Kab. Semarang (Humas) — Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Internal (Monev-Dalnis) Triwulan III Tahun 2025, bertempat di Kampoeng Banyumili, Kabupaten Semarang, pada Selasa (7/10/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh para Kepala Bidang, Pembimbing Masyarakat (Pembimas), serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, Wahid Arbani, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi ajang koordinasi untuk memperkuat sinergi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di seluruh satuan kerja Kemenag di Jawa Tengah.
“Kami mengundang seluruh Kabid, Pembimas, dan Kakankemenag Kab./Kota se-Jateng untuk saling berkoordinasi terkait pelaksanaan tupoksi di wilayah Jawa Tengah pada Triwulan III ini,” ujar Wahid Arbani.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, Saiful Mujab, dalam arahannya menegaskan pentingnya pembahasan mengenai penyerapan anggaran di seluruh level satuan kerja. Ia meminta agar capaian dan kendala di lapangan disampaikan secara terbuka dan terrinci, baik di tingkat Kanwil maupun di tingkat kabupaten/kota.
“Tolong dipaparkan dengan jelas terkait penyerapan anggaran, capaian-capaian, dan kendala yang dihadapi. Terutama soal anggaran, jangan sampai ada Pagu Minus,” tegas Saiful Mujab.
Saiful Mujab juga mengingatkan pesan Sekretaris Jenderal Kemenag RI agar seluruh satuan kerja menghindari terjadinya Pagu Minus, karena hal tersebut dapat berdampak pada penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Pak Sekjen pernah berpesan, jika masih ada Pagu Minus, maka kemungkinan besar WTP tidak bisa didapatkan. Ini sudah menjadi peringatan dari BPK,” ungkapnya.
Kakanwil turut menyoroti beberapa proyek pembangunan yang didanai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) di sejumlah daerah yang masih menunjukkan indikasi minus. Ia menegaskan agar seluruh pejabat terkait, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), segera mengambil langkah tegas agar pelaksanaan proyek tidak terhambat.
“Di beberapa wilayah Kemenag kabupaten/kota masih ada bangunan SBSN yang status deviasinya minus. Saya minta PPK tegas. Jangan sampai pelaksanaan SBSN ini mangkrak atau bergeser ke tahun berikutnya, karena SBSN menjadi sorotan yang sangat panjang,” tandasnya.
Melalui kegiatan ini, Kakanwil berharap pelaksanaan Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Internal dapat memperkuat kinerja pengelolaan anggaran, sekaligus memastikan seluruh program Kemenag di Jawa Tengah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel hingga akhir tahun 2025. (hilman najib)
