Semarang (Humas) – Membahas tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1447 H/ 2026 M dan Transisi Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Kementerian Agama RI ke Kementerian Haji dan Umrah RI, Komisi VIII DPR RI memastikan bahwa Rapat Koordinasi ini penting agar pelaksanaan ibadah haji selanjutnya dapat dikelola oleh Kementerian Haji dan Umrah, sesuai dengan model pengelolaan di Arab Saudi. Hal ini disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI, H. Abdul Wachid, Kamis (18/9/2025).
Dalam sambutan pembukanya, Kakanwil menyampaikan jika Jawa Tengah masuk dalam tiga besar kuota haji nasional. “Ada 28.524 jemaah yang InsyaAllah masuk antrian keberangkatan haji di tahun 2026,” jelasnya.
Tentunya Kakanwil juga memohon arahan dan bimbingan pada masa transisi ini agar dalam melayani jemaah bisa berjalan dengan baik.
“Kita yakin proses ini harus kita jalani dan persiapkan bersama, agar pelaksanaan ibadah haji tahun depan dapat meningkatkan efisiensi serta memberikan pelayanan yang lebih baik bagi ratusan ribu jamaah haji Indonesia,” ucap Saiful Mujab.
Oleh karenanya, Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) kab./kota hadir untuk mengikuti rapat koordinasi hari ini.
“Nanti juga akan kita paparkan terkait sarpras, karena sebagian besar kab./kota di Jawa Tengah sudah ada PLHUT, serta memiliki Asrama Haji. Mungkin ini nanti yang akan kita mintakan penjelasannya dari Komisi VII atau Badan Penyelenggara Haji (BPH),” tuturnya.
Hadir Dir. Bina Haji Musta’in Ahmad, Sekretaris Utama BPH Teguh Dwi Nugroho, Kepala Biro Perencanaan BPH Nur Alya Fitra dan Indra Gunawan dari BPKH didampingi Kepala Bagian Tata Usaha, Wahid Arbani, para Kabid dan Pembimas. Sedangkan dari OPD Prov. Jateng hadir Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM dr. Ikhwan Hamzah, Koordinator Keagamaan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jateng Mukhamad Yusuf dan Plt. Kepala Badan kesbangpol Provinsi Jawa Tengah Pradhana Agung Nugraha.(Sua)
