Tangerang Selatan (Humas) – Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar Sidang Komisi B (Peningkatan Kualitas Layanan Keagamaan) dalam rangka penyusunan Rencana Aksi Sinergitas Program Kementerian Agama (Renstra) Prioritas Menteri Agama Tahun 2025–2029, Selasa (16/12/2025), di Tangerang Selatan.
Sidang Komisi B diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Saiful Mujab, bersama para pimpinan unit eselon I dan II Kementerian Agama serta para Kepala Kanwil Kemenag dari berbagai provinsi di Indonesia.
Sidang dipimpin oleh Ketua Komisi B, Muhammad Ali Ramdhani, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM).
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin dalam sambutannya menyampaikan rencana aksi strategis Kemenag yang menitikberatkan pada penguatan ekoteologi. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2026, Kementerian Agama akan mencanangkan gerakan penanaman 5 juta pohon sebagai salah satu langkah konkret menjawab isu lingkungan hidup.
“Seluruh satuan kerja Kementerian Agama harus ramah terhadap lingkungan. Kita akan menyiapkan desain kebijakan dan mengeksekusinya secara terkonsolidasi,” tegas Kamaruddin Amin.
Menurutnya, peran agama sangat besar dalam mendukung ketahanan pangan, menjaga kedamaian dunia, serta merespons tantangan perubahan iklim. Oleh karena itu, praktik keberagamaan ke depan harus bersifat ekoteologis, mendorong kepedulian lingkungan, rajin berderma, serta menumbuhkan kasih sayang terhadap sesama.
“Kita sudah memiliki konsep bahwa agama harus membawa maslahat. Tidak hanya bersifat personal, eksoteris, dan vertikal, tetapi juga horizontal—menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan budaya—sehingga benar-benar impactfull. Inilah yang kita sebut maslahat yang cerdas dan rukun,” imbuhnya.
Sidang Komisi B turut dihadiri oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Direktur Pendidikan Agama Islam, Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Sekretaris BAZNAS, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, Direktur Bina Haji, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi, serta para Direktur Urusan Agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Kepala Pusbimdik Khonghucu, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama, dan Kepala LPMQ.
Selain itu, hadir pula para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Bengkulu, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jambi, Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.
Melalui Sidang Komisi B ini, diharapkan terbangun sinergi program lintas unit dan wilayah untuk mewujudkan peningkatan kualitas layanan keagamaan yang moderat, inklusif, berwawasan lingkungan, serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia.
