Semarang – Urgensi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi badan pulik tidak dapat dianggap remeh, terlebih dengan adanya undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, didalamnya mengatur setiap instansi pemerintah (badan publik) berkewajiban untuk memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai pelayanan dan pelaksanaan pemerintahan sesuai dengan lingkup badan publik tersebut. Seiring perkembangan dunia TIK dewasa ini sangatlah ironis jika suatu badan publik ingin memberikan layanan informasi terkait pelaksanaan pemerintahannya tanpa didukung oleh media informasi dan komunikasi yang terkini.
Berangkat dari permasalahan tersebut maka sangatlah tepat dan strategis jika Subbag Informasi dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Tahap I tahun 2016. Bertempat di Aula Lantai II Gedung Kanwil, rakor diikuti oleh para pengelola website dari masing-masing Kankemenag Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.
Kepala Subbag Informasi dan Hubungan Masyarakat, Badrus Salam memberikan penekanan pada para pengelola website kabupaten/kota untuk terus memacu kemampuannya dalam rangka optimalisasi pengelolaan website guna membangun media informasi di satuan kerja masing-masing.
“Fasilitasi website kankemenag kabupaten/kota oleh kanwil, dan penetapan personil kankemenag sebagai Personal In Charge (PIC) pengelola website merupakan upaya kanwil menjembatani kebutuhan publikasi informasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan yang ada pada kementerian agama, sehingga website ini supaya dikelola dengan baik dan optimal,” tutur Badrus Salam memberikan semangat kepada para peserta rakor.
Badrus menambahkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dengan kompetensi minimum dalam mengelola website menjadi kendala utama dalam mengakselerasi percepatan publikasi informasi di daerah, butuh kerja keras, inovasi serta komitmen tinggi untuk mencapai itu semua, disamping dukungan dari leading sector sangat diperlukan.
“Kuantitas SDM pengelola website dengan kemampuan khusus sangat terbatas, bahkan banyak diantaranya yang merangkap berbagai tugas tambahan disamping jabatan fungsional umum (JFU) yang menjadi bidang tugasnya, dukungan pimpinan mutlak diperlukan guna memberikan semangat dan motivasi tinggi dalam membentuk komitmen bersama pengelolaan website,” ucap Badrus menambahkan.
Kanwil melalui subbag Informasi dan Hubungan Masyarakat mulai tahun 2016 rutin melakukan evaluasi bulanan terkait pengelolaan website kankemenag, hasil dari evaluasi sendiri akan disampaikan kepada masing-masing pimpinan satuan kerja (satker) setiap tiga bulanan, harapannya pimpinan satker mengetahui pengelolaan website sehingga ada perhatian pimpinan khusus pengelolaan websitenya.
”Evaluasi triwulan pengelolaan website ini kita sampaikan kepada pimpinan dengan harapan pimpinan satker mengetahui potret riil pengelolaan website yang telah dilaksanakan dalam periode tersebut, serta dapat segera melakukan koordinasi internal guna meningkatkan pengelolaa website masing-masing,” lanjut.
Terakhir, Badrus berharap disamping media website sebagai sarana publikasi informasi dan layanan, media sosial seperti facebook, instagram dan twitter bisa dimanfaatkan dalam mendekatkan informasi dan layanan kemenag bagi masyarakat. (gt/gt)
