Pendampingan Laporan Keuangan Menuju Kesempurnaan

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Semarang (Inmas) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Farhani dalam menyambut Tim Pendampingan Reviu laporan keuangan  dari Inspektorat Jenderal kementerian Agama  Republik Indonesia yang berjumlah 6 orang dengan senang,   kegiatan di dilaksanakan di ruang Rapat Lantai II Kanwil Kemenag Prov. Jateng 12/01/’18, Tim akan mendampingi kita di Jawa Tengah dalam reviu laporan Keuangan dari tanggal 11 januari s-d 20 januari 2018.

Dalam arahannya Farhani mengatakan, paradigma dulu dengan sekarang berbeda, diantaranya poin penting dalam serapan DIPA itu adalah perencanaan yang baik,  perencana itu menempati posisi yang sangat penting, dengan perencanaan yang baik maka kegiatan sesuai dengan perencanaan serta laporan sesuai dengan aturan serta terukur. Ucapnya.

“Kedepan, sudah menjadiakan komitmen kita Kementerian Agama adalah kementerian yang di cintai oleh masyarakat” kata farhani dalam arahannya

Reviu pendampingan laporan keuangan merupakan kegiatan yang sangat penting guna kesempurnaan laporan yang sesuai dengan aturan, dengan pendampingan maka akan dapat menyempurnakan laporan pertanggungjawaban dengan lebih sempurna sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan anjuran Menteri agama, mari kita pertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kita di Jawa Tengah telah berusaha untuk selalu berkoordinasi dengan satker-satker yang ada di Jawa Tengah, sebab kerja kita di Jawa Tengah adalah kerja kolektif, sehingga antara Wilayah dengan Daerah selalu sinergi, ini akan memeberikan kontribusi Kementerian Agama dalam mempertahankan WTP. lanjutnya.

Tidak hanya WTP saja yang diraih Kementerian Agama, melainkan ada beberapa prestasi yang di raih oleh Menteri Agama, diantaranya serapan DIPA kita mendapatkan peringkat II dari Kementerian dan Lembaga Negara di Indonesia, PNBP kita menduduki  peringkat I di Republik Indonesia, Kementerian Agama juga mendapat penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Sisten Pengendalian Gratifikasi terbaik di Republik Indonesia, dan masih banyak lagi prestasi yang dicapai. tambahnya.

Dan akhirnya beliau berpesan kepada semuanya untuk menyiapkan data-data yang diperlukan guna penyempurnaan laporan kegiatan yang telah kita laksanakan dengan baik. (bd)