Bahas Rencana Perjalanan Haji Daerah, Kemenag Menggelar Rakor

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Cilacap – Kegiatan penyelenggaraan ibadah haji memerlukan kerja sama dan koordinasi yang melibatkan banyak instansi. Salah satunya adalah Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab membiayai transportasi jamaah haji dari daerah menuju Asrama Haji pergi pulang. Walaupun sepintas sederhana, namun dalam pelaksanaannya memerlukan banyak biaya.

Sebagai leading sektor, Kemenag harus proaktif dengan seluruh unsur terkait. Untuk menyukseskan kegiatan transportasi di daerah, Kemenag Cilacap, Jumat (11/5) mengajak duduk bersama pihak Pemkab Cilacap, Ketua Komisi D DPRD Cilacap dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) .

Dalam sambutannya, Kakankemenag Cilacap, Jamun mengatakan bahwa, untuk rencana perjalanan tahun 2018 akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Keputusan tersebut diperoleh setelah pihaknya melakukan negosiasi beberapa kali dengan Pemkab Cilacap. Jika tahun lalu pemberangkatan dan pemulangan dilaksanakan di beberapa titik. Untuk tahun 2018 akan dipusatkan di Pendopo Wijaya Kusuma Cakti.

“Kami selaku koordinator, sudah berusaha menyampaikan aspirasi dari KBIH yang merupakan wakil dari jamaah. Akan tetapi pihak Pemkab Cilacap tetap kukuh untuk memberangkatkan di satu titik. Sehingga kami mohon KBIH untuk dapat menyampaikan kebijakan ini dengan baik. Intinya, perubahan teknis pemberangkatan agar tidak dipersoalkan sehingga jamaah akan tetap merasa nyaman,”tuturnya.

Dikatakan lebih lanjut bahwa, transportasi jamaah di daerah melibatkan banyak sekali kegiatan. Selain mengangkut jamaah, juga harus mengangkut barang berupa koper dan tas serta air zam-zam. Untuk mengangkut barang diperlukan biaya bongkar muat dan pengaman koper atau penyimpanan sementara. Karena dibatasi oleh jadwal penerbangan, dibutuhkan pula ketepatan waktu perjalanan sehingga harus dikawal Kepolisian.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Keagamaan Pemkab Cilacap, Muhdiono mengatakan, pemusatan lokasi transportasi bertujuan untuk keamanan dan kenyamanan jamaah. Karena kegiatan transportasi jamaah haji merupakan hajatnya kabupaten, maka Pemkab harus bertanggung jawab penuh. Sehingga pemberangkatan rencananya akan dilepas oleh Bupati dan saat pulang juga disambut Bupati di Pendopo Wijaya Kusuma Cakti. (On/bd)