Mungkid – Kerja keras Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren dalam mewujudkan tata kelola data lembaga pendidikan keagamaan belum berakhir. Berbagai kendala di lapangan menyulitkan Tim Pengumpul Data Lembaga Keagamaan dalam melaksanakan tugasnya.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Evaluasi Update Data Lembaga Keagamaan yang diikuti oleh 30 peserta terdiri atas 20 orang Ketua Badko TPQ Kecamatan dan 10 orang Pengurus Forum Komunikasi Diniyah Taklimiyah (FKDT).
Kepala Seksi PD Pontren Ahmad Rosyidi, menyampaikan pihaknya memaklumi kesulitan dan kendala yang dihadapi Petugas dalam bekerja di lapangan. Faktor medan yang sulit dijangkau, dan faktor administrasi yang belum tertata baik pada lembaga pendidikan keagamaan.
“Saya paham dan memaklumi betapa jenengan harus berkerja keras dalam menjangkau pondok-pondok, Madin ataupun TPQ, apalagi yang berada jauh dari perkotaan. Jalan yang dilalui berat, setelah sampai di sana kita belum tentu mendapatkan data yang kita inginkan karena belum tertatanya administrasi di lembaga pendidikan keagamaan tersebut,” kata Ahmad Rosyidi.
Diakui peserta rapat, walaupun sudah sering diadakan sosialisasi tentang pentingnya data di Lembaga Pendidikan Keagamaan namun sampai saat ini administrasi data kelembagaan pada Ponpes, Madin dan TPQ masih banyak yang belum lengkap. Ahmad Rosyidi berharap data valid tentang lembaga keagamaan dapat segera diwujudkan.
Kepala Kantor Kemenag Kab. Magelang Magelang Mad Sabitul Wafa, dalam Pembinaan ASN dan Penyuluh Honorer, kepada Pjs. Bupati Magelang menyampaikan bahwa para pejuang pada lembaga pendidikan keagamaan perlu ditingkatkan kesejahteraannya melalui anggaran APBD. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kepada seksi terkait diinstruksikan untuk segera melengkapi data lembaga pendidikan keagamaan secara valid.
Ahmad Rosyidi menyampaikan terlambatnya pengumpulan data menyebabkan Seksi PD belum dapat memenuhi tenggat yang diberikan dalam hal pemenuhan data tersebut.
Pada Rapat evaluasi kali ini Ahmad Rosyidi menyampaikan hal-hal yang perlu dibahas dan dicarikan solusinya antara lain permasalahan di lapangan, keterlambatan penyerahan data ke Seksi PD. Pontren, keterlambatan usulan ke Pemda Kab. Magelang, bahan studi banding ke kab/kota yang ada Perda, dan rekomendasi Anggaran ke Pemda Kab. Magelang. am/bd
