Semarang (Inmas) – Kementerian Agama sebagai pembina pengelolaan madrasah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban untuk membina madrasah menjadi lebih baik secara kualitas. Pembinaan terhadap madrasah mencakup pembinaan terhadap pendidik dan tenaga kependidikannya. Kanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah melalui Bidang Pendidikan Madrasah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan menyelenggarakan Pembinaan Guru Lulus Sertifikasi Tahun 2017 di Hotel Grasia Semarang (Jum’at, 27/4).
Pembinaan tersebut dihadiri oleh seluruh guru yang lulus sertifikasi tahun 2017 beserta pendamping dari Kantor Kemenag Kab/ Kota se Jawa Tengah berjumlah 431 peserta Hadir pada kesempatan tersebut sebagai narasumber, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Suyitno, Kasubdit Bina Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) MI dan MTs, Kidup Supriyadi dan Kepala Kanwil Kemenag Prov. Jawa Tengah, Farhani.
Kakanwil di awal sambutannya menyampaikan kelulusan PLPG Tahun 2017, Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah mengusulkan sebanyak 661 orang dan yang dinyatakan lulus sebanyak 396 orang. “Hasil kelulusan PLPG tersebut paling banyak di Indonesia,” tandas Kakanwil.
Farhani memaparkan pada tahun 2017 Kementerian Agama diamanahi mengelola anggaran lebih dari 60 Triliun. Dari anggaran tersebut, 85% nya digunakan alokasi fungsi pendidikan. Namun dari alokasi tersebut ternyata belum mampu menutup kebutuhan semua lembga pendidikan kita.
“ Hal tersebut menunjukkan pemerintah memperhatikan maju mundurnya madrasah, kesejahteraan guru, prestasi peserta didik, yang mana ini sesuai dengan nawacita Presiden,” paparnya.
Dihadapan Direktur GTK, Kakanwil berkesempatan menyampaikan beberapa isu aktual tentang kebijakan baru tentang pengelolaan pendidikan, antara lain : Pertama, terkait pengelolaan Program Indonesia Pintar (PIP). Dimana anggaran tahun 2017 penyaluran PIP melekat di Kab/ Kota , namun di tahun 2018 ini melekat di DIPA Ditektorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis).
“ Ketika PIP anggarannya ada di Kab/ Kota dan banyak ditemui kendala dan berbagai masalah (teknis dan lain sebagainya) semua stakeholder (Kepala Kankemenag Kab/ Kota, Kasi Pendidikan Madrasah, Pengawas) akan segera bergerak agar anggaran bisa segera masuk ke rekening peserta didik. Sedangkan di tahun 2018 anggaran ada di Ditjen Pendis bisa dibayangkan bagaimana kerepotannya dalam penyalurannya nanti?,” jelas Farhani.
Dengan demikian potensi fraud akan besar, harapannya strategi yang baru ini tidak menimbulkan masalah yang besar.
Kedua, Terkait masalah Inpassing. Kanwil Kemenag Jateng mengusulkan guru inpassing yang sudah menerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan SK inpassing sudah terbit. SK Inpassing yang diusulkan dan keluar terbanyak dari Jawa Tengah.
“Kita tidak pernah lelah berjuang untuk Guru meskipun hanya SK Inpassing,” kata Kakanwil.
Ketiga, Belum ada regulasi baru yang memikirkan kesejahteraan guru Non PNS yang diangkat setelah 2005 yang belum menerima TPG. “Dengan demikian disampaikan seperti ini, harapannya muncul regulasi baru yang berpihak pada kesejahteraan Guru tersebut,” harap Farhani yang disambut tepuk tangan para peserta.
Sebelum mengakhiri sambutannya, Kakanwil berpesan apabila ada masalah agar bisa disampaikan secara hirarkis. Bisa dilihat sekarang madrasah mulai terlihat mutu dan kualitasnya yang meningkat dan peserta didiknya yang sarat prestasi. Pada kesempatan itu pula diserahkan secara simbolis sertifikat guru dari Direktur GTK kepada Kakanwil dan dilanjutkan dengan penyerahan sertifkat dari Kakanwil kepada beberapa perwakilan guru. (wul/wul)
