Salatiga – Memasuki tahun 2018 sebagaimana dimaknai sebagai tahun politik dengan perhelatan pesta demokrasi pilkada, kehidupan beragama di masyarakat menjadi rentan ditarik kedalam kepentingan politik praktis oleh sebagian oknum. Mengingat pentingnya menjaga kondusifitas kehidupan beragama dalam menjalankan pesta demokrasi/ pilkada, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Farhani, berpesan kepada para guru Pendidikan Agama Buddha untuk turut menjaga kondusifitas ditengah masyarakat pada saat pilkada. Penegasan itu disampaikan Kakanwil dalam kegiatan Fasilitasi Penyusunan Soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Pendidikan Agama Buddha Provinsi Jawa Tengah di Hotel Le Beringin Salatiga, Senin (26/02).
“Pesta demokrasi itu adalah hal yang biasa, dan sudah berlangsung beberapa kali di Republik Indonesia ini,” ucap Farhani.
Demokrasi merupakan sistem bernegara yang dianut di republik ini, sehingga perbedaan pendapat dan pandangan dalam pilihan politik adalah sebuah keniscayaan sebagai sebuah bangsa. Farhani menegaskan bahwa tokoh agama harus mengambil peran sebagai perekat perbedaan antara satu dengan yang lainnya sekalipun dalam satu keluarga atau RT pilihan politiknya berbeda. Sehingga agama tidak ditarik-tarik ke dalam kepentingan politik oleh sebagaian oknum.
“Kewajiban kita sebagai tokoh agama harus memahamkan masyarakat pada esensi beragama yang sesungguhnya, dan esensi beragama itu adalah memanusiakan manusia, yang terpenting dalam proses demokrasi antara satu dan yang lain tetap menjaga kerukunan, karena pada dasarnya ketika kita rukun menjadi enak dan hidup menjadi indah,” tegasnya.
Mengakhiri, Farhani berpesan agar agama mampu menjadi pendingin dalam meredam gejolak perbedaan pilihan politik, dan masyarakat dihimbau mampu membedakan bahwa pilihan saat berpolitik yang tidak ada hubungannya dengan agama seseorang. (siswanta/gt)
