KAB.PEKALONGAN – Kementerian Agama telah mencanangkan 2023 sebagai Tahun Kerukunan, pencanangan dilakukan untuk mengantispasi potensi teganggunya kerukunan umat menjelang tahun politik dengan berlangsungnya pesta demokrasi 2024 dimana nuansa dan dinamika politiknya sudah terasa di tahun ini.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Kemenag Akhmad Fauzin menegaskan saat hadir dalam penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Program Talkshow dan Warung Kerukunan Lintas Agama Indonesia Bangkit bahwa Kementerian Agama telah menyatakan bahwa 2023 sebagai Tahun Kerukunan. Penegasan ini untuk memberi arah, saluran energi dan sinergi untuk menghadapi tantangan tahun politik yang biasanya menghangat atau bahkan panas, Jumat (3/3/2023). di MNC Tower Jakarta
“Kita ingin tetap waras untuk memelihara kerukunan yang telah terbangun dan terbebas dari godaan-godaan menggunakan jalan pintas, adu domba antar identitas dan lain sebagainya,” ujar Fauzin
Fauzin yakin bahwa masyarakat sadar jika Indonesia adalah bangsa besar dan akan semakin maju. Negara ini, kata Fauzin, punya banyak modal, baik modal sosial maupun sumber daya alam.
“Tahun 2045 yang akan datang, adalah tahun emas sebagai puncak harapan dan kesuksesan bangsa Indonesia. Hal itu jangan sampai rusak hanya karena kontestasi atau kompetisi beberapa orang, yang sewaktu-waktu pula, lima tahunan,” ujar Fauzin.
Tampak hadir, Ketua Pelaksana Kegiatan Program Lintas Agama dan Warung Kerukunan Indonesia Bangkit dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr Antonius Subianto Bunjamin, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia ( PGI) pendeta Gomar Gultom, S.Th, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bewa Tenaya, Ketua Umum Majelis Umat Buddha Theravada Indonesia (WALUBI) Bhikku Sannano Darmawan, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) Xs Budi S .Tanuwibowo. (Moh. Khoeron/MTb/bd)
