Cilacap – Berlangsung di Aula Kankemenag Kabupaten Cilacap, Selasa (2/5) Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Cilacap membentuk paguyuban nadhir wakaf tingkat kabupaten hingga kecamatan. Langkah tersebut ditempuh sebagai langkah awal solusi problem perwakafan.
Ketua BWI Kabupaten Cilacap, Sayidi mengatakan bahwa, tujuan utama pembentukan paguyuban wakaf adalah sebagai mesin pendataan tanah wakaf. Validitas data tanah wakaf menurutnya merupakan kebutuhan sangat mendesak yang harus dimiliki BWI sebagai dasar perumusan program. Tanpa data yang otentik dan up to date, BWI tidak akan mampu bekerja optimal.
“Sebelum melangkah lebih jauh, BWI harus memiliki data otentik dan up to date tentang jumlah aset wakaf. Dengan data, kita akan bisa menelaah dan memetakan solusi atas masalah perwakafan yang selama ini terjadi. Sedangkan mengumpulkan data tanah wakaf yang valid tidaklah mudah. Karenanya, saya sangat berharap paguyuban nadhir akan menjadi mesin yang efektif untuk mendata tanah wakaf yang ada di Cilacap,”katanya.
Dikatakan lebih lanjut bahwa, BWI merupakan wadah atau payung hukum bagi para nadhir dalam menjalankan peran dan fungsinya. Di tingkat kabupaten, nadhir akan langsung dipandu oleh BWI. Sedangkan di tingkat kecamatan, paguyuban nadhir dikoordinir oleh kepala KUA setempat. Melalui koordinasi penuh, diharapkan pendataan bisa dilaksanakan secara cepat, tepat dan kredibel.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap, Jamun dalam pembinaannya menekankan kepada para kepala KUA untuk dapat bekerja secara optimal. Dengan mengedepankan visi dan misi Kemenag, mereka dituntut untuk dapat melayani kebutuhan umat beragama secara profesional.
“Jangan sampai ada kebutuhan layanan umat beragama yang tidak dilayani dengan baik. Kebutuhan layanan tanah wakaf merupakan tugas mulia yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Karena itu saya tidak mau mendengar ada kepala KUA yang tidak bisa mengkoordinasikan para nadhirnya,”ungkapnya.(On/bd)
