Semarang (Humas) – Memasuki awal bulan April di penghujung triwulan I tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Rapat Koordinasi Evaluasi Internal Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 di Ruang Rapat Pimpinan, Rabu (05/4).
Dilatarbelakangi oleh mandatory Menteri Agama terkait capaian kinerja anggaran 70% di bulan Juli 2023. Selain itu juga keinginan mewujudkan perbaikan capaian kinerja, peningkatan fungsi administratif utamanya dalam hal pelaporan dan pengendalian internal dalam pelaksanaan setiap kegiatan.
Dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenag Prov. Jateng Musta’in Ahmad serta Kepala Bagian Tata Usaha Wahid Arbani. Diikuti oleh segenap Kepala Bidang serta Pembimas dilingkungan Kanwil Kemenag Prov. Jateng serta jajaran bidang Perencanaan, Data dan Informasi.
Kabag TU Wahid Arbani sampaikan ada 7 hal yang menjadi perhatian bersama, yakni ;
1. Realisasi Total di Jawa Tengah dan Realisasi Total Tanpa Belanja Pegawai ;
2. Meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan;
3. Pastikan rencana kegiatan dilengkapi jadwal pelaksanaan & rencana kebutuhan dana. (Pedomasi halaman III Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) : Devisi Halaman III DIPA merupakan salah satu indicator Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang nilainya rendah);
4. Target Serapan Anggaran sudah ditentukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (sesuaikan pada Halaman III DIPA) dan target Menteri Agama serapan anggaran mencapai 70% di Bulan Juli 2023;
5. Memperhatikan nilai IKPA dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), agar bisa mempertahankan atau lebih baik dari tahun 2022;
6. Segera Submit Laporan Triwulan I 2023 melalui aplikasi Sistem Informasi Performa Kementerian Agama (SIPKA);
7. Kepala Kankemenag, Kepala MAN, Kepala MTsN melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran setiap bulan agar tercapai target serapan 70% di bulan Juli.
“Segera cermati titik-titik kelemahan dan rumuskan jalan keluar terbaik dalam rangka perbaikan, peningkatan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel melalui penyajian pelaporan yang tepat, akurat dan tepat waktu,” tutur Kakanwil Musta’in Ahmad.
Dirinya juga tegas sampaikan jangan ada pelambatan yang mampu mengganggu kinerja bidang atau satuan kerja lain sehingga tujuan bersama tidak tercapai.
“Hindari gestur jalan ditempat! Menggeh-menggeh (tersengal-sengal) dan menghabiskan waktu tapi tidak kemana-mana!”, pungkasnya. (ps/rf)
