Semarang (Humas) – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren di Auditorium Majeng, Selasa (10/2/2026). Kegiatan ini dipimpin serta diisi dengan arahan langsung oleh Bidang Pondok Pesantren (PD. Pontren) Kanwil Kemenag Jawa Tengah.
Kepala Bidang PD. Pontren Kanwil Kemenag Jawa Tengah, Moch. Fatkhuronji, dalam arahannya menegaskan komitmen pihaknya dalam mengawal program prioritas pemerintah, salah satunya melalui implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lingkungan pondok pesantren. Program tersebut diharapkan mampu mendukung kesehatan santri sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di pesantren.
Selain itu, Fatkhuronji juga menyoroti pentingnya penguatan ekoteologi melalui pengembangan pesantren hijau. Menurutnya, pesantren memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus sebagai upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di masyarakat.
“Tantangan ke depan menuntut pesantren tidak hanya unggul dalam pendidikan keagamaan, tetapi juga adaptif terhadap isu lingkungan dan kebencanaan,” ujarnya.
Terkait transformasi pendidikan pesantren, ia mengungkapkan bahwa pengelolaan Pendidikan Salafiyah Kajian Kitab Kuning (PSKK) hingga saat ini belum sepenuhnya sinkron dengan sistem aplikasi yang tersedia. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya proses sejumlah permohonan administrasi. Oleh karena itu, Bidang PD. Pontren menekankan pentingnya penyesuaian kalender pendidikan serta penerapan kurikulum berbasis kitab kuning pada jenjang ula dan wustho sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pendidikan pesantren harus unggul dan aman melalui integrasi berbagai program, termasuk pendidikan ramah santri dan membangun komunikasi yang aktif,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bidang PD. Pontren juga memaparkan hasil pendataan pesantren bertaraf internasional. Sejak Januari 2026, pihaknya telah mengirimkan surat kepada pesantren untuk mengidentifikasi lembaga yang memiliki kerja sama luar negeri maupun jaringan bisnis melalui pengisian Google Form. Hingga kini, baru empat daerah yang menyampaikan laporan data, yakni Banyumas, Pati, Rembang, dan ZIS.
Bidang PD. Pontren turut menekankan pentingnya percepatan rekapitulasi data pondok pesantren tahun 2026 yang ditargetkan selesai paling lambat 28 Februari. Berdasarkan data per 30 Desember 2025, tercatat sebanyak 66 Satuan Pendidikan Muadalah (SPM), 65 Pendidikan Diniyah Formal (PDF), serta 25 Ma’had Aly di wilayah Jawa Tengah.
Dari sisi administrasi dan keuangan, peserta rakor diingatkan terkait rencana pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penyaluran insentif pengajar. Seluruh lembaga pendidikan pesantren diminta menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap, tertib, dan akuntabel. Melalui rapat koordinasi ini, Bidang PD. Pontren berharap sinergi antara Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah, Kemenag kabupaten/kota, serta pengelola pondok pesantren semakin kuat dalam menghadapi masa transisi pendidikan pesantren menuju tahun 2027. (Hilman Najib)
