Semarang (Humas) – Kepala Bagian Tata Usaha, Wahid Arbani memimpin rapat koordinasi (rakor) pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah pada Selasa siang (11/1) di Aula Lt. 3 Kanwil Kemenag Prov. Jateng.
Tampak hadir dalam rakor hari ini yakni Badrus Salim selaku Subkoordinator Bidang Kepegawaian dan Hukum, Nurkolis selaku Subkoordinator Bidang Ortala dan Kerukunan Umat Beragama, Faridi selaku Subkoordinator Bidang Perencanaan,Data dan Informasi, Siti Chomariah selaku Subkoordinator Bidang Keuangan dan Barang Milik Negara, Nurzaini Wahyu selaku Plt. Bidang Umum dan Humas serta lengkap dengan seluruh jajaran di Bagian Tata Usaha (TU).
“Sebagai sebuah organisasi kita merupakan penumpang kinerja di Kanwil Kemenag Prov. Jateng, tidak hanya bertugas untuk melayani satu kantor saja tapi seluruh kantor di Jawa Tengah. Kita memiliki tugas pokok fungsi yang penting dan strategis,” tutur Wahid.
“Orang-orang yang bekerja di bagian tata usaha adalah orang-orang yang bekerja tanpa mengenal lelah. Keberadaan kita di TU memiliki peran yang penting, kami berharap kita memiliki energi yang baru untuk melaksanakan program-program prioritas,” imbuhnya.
Diawal tahun 2022, Wahid berharap seluruh jajaran di bagian TU dapat bergandengan tangan, solid dan kondusif untuk melakukan banyak hal terkait dengan ketatausahaan. Tujuan dilaksanakan rakor hari ini supaya seluruh Subkoordinator Bidang Tata Usaha mampu memaparkan progres kinerja serta target capaian yang berdasarkan pada program prioritas.
“Mari terus bergerak bersama untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Front office dan backoffice harus terus menjalin komunikasi serta kerjasama yang baik, di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) sudah terdapat jenis-jenis pelayanan, maklumat pelayanan dan SOP yang jelas serta dilengkapi dengan fasilitas yang baik,” tutur Nurkolis ketika berdiskusi.
“Kita disini harus bergandengan tangan, tidak bisa satu bidang berdiri sendiri, untuk merencanakan anggaran kita perlu Bidang Perencanaan, berkaitan dengan pemeriksaan oleh auditor kita perlu Bidang Hukum mengenai regulasi yang berlaku. Selanjutnya terkait dengan BMN (Barang Milik Negara) kita sebagai administrasi sedangkan pelaksananya adalah Bidang Umum. Semuanya menjadi penting dan saling terkait,” imbuh Chomairah. (d/rfs)
