Semarang (PHU) –  Penyelenggaraan Haji di negara Malaysia berbeda dengan di Indonesia. Di Malaysia, disana selalu diadakan kursus haji yang bisa diikuti oleh semua masyarakat meskipun belum mendaftarkan haji. Berbeda dengan di Indonesia, bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh pemerintah hanya diikuti oleh calon jemaah haji yang akan berangkat pada tahun tersebut. Demikian disampaikan oleh Guru Besar UIN Walisongo Semarang sekaligus praktisi haji, Abdul Djamil saat menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan Jagong Masalah Umrah dan Haji atau disebut dengan Jamarah.
“Secara statistika jemaah haji Indonesia diatas 40 persen berpendidikan dasar, dan diantara angka tersebut ada jemaah haji lansia,” ungkap Djamil, Selasa (04/12).
“Dan diantara angka tersebut juga terdapat jemaah haji dengan resiko tinggi,” tambahnya.
Didepan peserta kegiatan Jamarah di Patra Semarang Hotel & Convention, Djamil mengurai berbagai problematika haji dan umrah di Indonesia. Dengan pengalamannya saat menjabat sebagai mantan Direktur Jenderal PHU, Djamil dapat menjelaskan dengan gamblang keadaan sebenarnya di depan seluruh peserta. Karena dikalangan masyarakat ataupun beberapa travel beliau juga dikenal memiliki kepakaran dalam masalah haji maupun umrah.
Dijelaskan olehnya bahwa profil jemaah haji Indonesia terbilang unik, dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia dan latar belakang yang berbeda-beda Pemerintah dapat melayani dan menyelenggarakan operasional haji dengan baik.
“Profil jemaah haji terbilang jemaah haji yang minimalis, ada sebagian dari jemaah dimana mereka tidak ingin muluk-muluk dalam prosesi hajinya,” terang Djamil
“Cukup baca doa sapu jagad di tiap prosesi hajinya, mau thowaf, sa'i bacanya rabbana, haji rabbana jadinya,” kelakarnya sambil tersenyum.
Djamil menjelaskan bahwa Pemerintah melalui Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Haji tidak dapat membatasi orang yang mau mendaftarkan haji meskipun calon pendaftar hahi tidak berpendidikan/sekolah. Melayani orang sebanyak dua ratus ribuan dengan berbagai kultur dan budaya, Pemerintah terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada jemaahnya.
“Kenapa haji dari tahun ke tahun masih ada masalah? Karena, melibatkan banyak pihak dan dilaksanakan di negeri orang,” katanya.
Selain menguraikan masalah terkait problematika penyelenggaraan haji, Djamil juga menyoroti permasalahan penyelenggaraan umroh yang masih ditemukan berbagai permasalahan diantaranya terkait dengan biaya umroh, biro-biro yang tidak berizin serta layanan dari penyelenggara umroh maupun haji khusus yang tidak sesuai standar layanan kepada jemaahnya.
“Saya sangat mengapresiasi kebijakan-kebijakan inovatif oleh Dirjen PHU, Pak Nizar. Karena apa yang telah dilakukan dalam rangka perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan ibadah haji,” pungkasnya. (djs).
