Kemenag Review Pemberian Izin Operasional Madrasah Swasta

KAB.PEKALONGAN, (HUMAS) — Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia saat ini tengah mereview pemberian izin operasional madrasah swasta. Penegasan ini disampaikan Direktur KSKK Madrasah Muchamad Sidik Sisdiyanto menyusul tingginya angka pengajuan izin operasional dalam beberapa tahun terakhir. Sementara Dit KSKK Madrasah juga bertanggung jawab untuk melakukan penjaminan mutu. “Madrasah merupakan pondasi penting dalam pendidikan agama di Indonesia. Untuk itu, kita harus terus menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di madrasah,” terang Muchamad Sidik Sisdiyanto saat memberikan sambutan dalam Koordinasi Review Pelaksanaan Izin Operasional Madrasah di Jakarta, Senin (25/9/2023). “Melalui review pelaksanaan izin operasional madrasah, kita dapat memastikan bahwa semua madrasah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Kemenag, sehingga siswa-siswa mendapatkan pendidikan agama yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman,” tambahnya. Berdasarkan data EMIS (Education Management Information System), hingga akhir 2022 tercatat ada 86.681 madrasah, terdiri atas 82.635 madrasah swasta (95%) dan 4.046 madrasah negeri (5%). Sejumlah madrasah swasta ada juga yang mengusulkan penutupan karena sudah tidak mampu lagi menjalankan proses pembelajaran. Sementara untuk pengajuan izin operasional, hingga Juli 2023 mencapai 1.000 pengajuan izin berdiri madrasah swasta baru. Pria yang akrab disapa Sidik ini menjelaskan, ada tiga persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama dalam review izin operasional. Pertama, pemerataan pendidikan di Indonesia. Ini terkait dengan kesenjangan antara madrasah negeri dan swasta, serta mutu madrasah swasta yang masih rendah. Kedua, berdirinya sebagian madrasah swasta tidak berdasarkan pada kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan suatu perencanaan pengembangan pendidikan. Ketiga, masalah yang berkenaan dengan pemenuhan komponen standar pendidikan. Berdasarkan data mutu layanan madrasah, masih ada 14.988 madrasah yang terakreditasi C, sebanyak 18.321 madrasah belum terakreditasi, dan 374 madrasah tidak terakreditasi. Sidik Sisdiyanto berharap review ini dapat merumuskan empat perubahan. Pertama, memastikan kualitas pendidikan madrasah berkualitas tinggi yang relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, baik dalam hal kurikulum, manajemen, atau sumber daya manusia. Ketiga, mendorong inovasi dalam pendidikan Islam, sehingga madrasah dapat lebih baik dalam mengakomodasi kebutuhan siswa di Tengah kondisi dunia yang terus berubah. Keempat, upaya menjaga akuntabilitas madrasah dalam menjaga mutu pendidikan Islam di seluruh Indonesia. “Kemenag mengundang semua pihak untuk mendukung upaya menjaga dan meningkatkan mutu madrasah di Indonesia. Dengan kerjasama yang baik, kita dapat memberikan pendidikan agama yang lebih baik kepada generasi muda Indonesia, yang akan menjadi pemimpin masa depan yang berkompeten dan berakhlak mulia,” tutupnya. (Bahtiar/Moh.Khoeron/MTb)