Kebumen – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Kebumen apresiasi pengelolaan pendidikan di lingkunganan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan & olahraga Kabupaten Kebumen.
Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh ketua komisi A. DPRD Kebumen Khotimah saat memimpin rapat koordinasi terkait sinkronisasi data dan anggaran pendidikan bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen H. Ibnu Asaddudin, dan kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan olahraga Kabupaten Kebumen Yanie Giat Setiawan serta dinas terkait lainnya, Senin (16/01) di ruang rapat komisi A DPRD Kebumen.
“Atas nama rakyat, saya sampaikan terimakasih dan apresiasi setinggi – tingginya kepada seluruh jajaran di Kemenag dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan olahraga Kabupaten Kebumen yang telah berperan aktif turut mencerdaskan anak bangsa di kabupaten Kebumen,” ucap Khatimah.
Untuk itu Khotimah menginginkan ada sebuah gerakan bersama antara Kemenag dan Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan olahraga Kabupaten Kebumen untuk lebih meningkatkan prestasi dan mengelola pendidikan sesuai kewenangan dan petunjuk teknisnya masing – masing. Komisi A ingin Kemenag dan Dinas Pendidikan bisa bersinergi dan saling melengkapi dengan sebuah program atau gerakan bersama.
Lebih lanjut, komisi A DPRD Kebumen yang diwakili Khatimah meminta agar Kemenag dan Dinas Pendidikan memastikan seluruh anggaran pemerintah terkait pendidikan yang menjadi hak siswa maupun pendidik dan tenaga kependidikan bisa disinkronkan dan dipastikan. “Hitung kebutuhannya dengan cermat dan teliti, jangan sampai ada terlewat, hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan harus terpenuhi,” tandasnya.
Oleh karena itu, Komisi A DPRD Kebumen berharap kepada jajaran Inspektorat Kabupaten Kebumen yang juga hadir dalam rapat tersebut turut mengawal anggaran pendidikian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya.
Sementara itu, Kepala Kankemenag Kebumen H. Ibnu Asaddudin mengungkapkan bahwa di Kebumen ada 111 Raudhatul Arhfal, 117 Madrasah Ibtidaiyah, 91 Madrasah Tsanawiyah dan 28 Madrasah Aliah. Dari data tersebut, dijelaskan H. Ibnu, yang berstatus madrasah negeri hanya 16 madrasah.
“Jadi kebanyakan madrasah kami dikelola sendiri oleh masyarakat melalui yayasan atau lembaga pendidikan,” ungkap H. Ibnu.
“Kami juga memliki slogan Madrasah Mandiri Berprestasi, maka peran masyarakat juga sangat dominan,” pungkasnya.(fz/bd).
