Guru Madrasah Bukan PNS Dinjanjikan Menerima “SIRUP” Dari Bupati Kebumen

Kebumen – Bertempat di rumah dinas Bupati, Kamis, 27 Mei 2021, Dewan Pengurus Cabang Persatuan Guru Madrasah Indonesia (DPD PGMI) Kabupaten Kebumen melakukan audiensi dengan Bupati Kebumen.

Tujuan audiensi ini, menurut Wakil Ketua Budi Asyamsu adalah untuk halal bihalal, pengenalan organisasi dan program strategis PGMI Kebumen sekaligus memberikan dukungan penuh visi misi program pembangunan di Kebumen masa  kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Arif-Rista periode  2021-2024. “Kami siap memberikan dukungan penuh visi misi Bupati Kebumen,” katanya.

Muhiban selaku sekretaris DPD PGMI Kebumen menyampaikan, madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan yang bercirikan Islam, tentu tidak diragukan lagi akan jasa dan peran sentralnya bagi negeri ini. Bahkan kehadirannya turut membentuk karakter insan yang berbudi pekerti luhur dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah dan pedoman hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran lulusan madrasah turut andil besar dalam memperjuangkan, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Indonesia. “Maka memang sudah semestinya pemerintah memperlakukan keberadaan madrasah berikut elemen pendukungnya sejajar dengan lembaga pendidikan formal lainnya,” ujarnya.

Muhiban menuturkan, ada empat program usulan yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran audiensi dengan Bupati guna memperkuat dukungan penguatan madrasah dan sinergitas Madrasah dengan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Empat hal itu menurutnya antara lain: pertama, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Madrasah sebagai bagian dari lembaga pendidikan di daerah diharapkan turut terbantu dengan adanya program BOSDA tersebut.

Kedua, program unggulan ke-2 dari Visi Misi Bupati Kebumen adalah peningkatan aksebilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, kebutuhan dasar lainnya. Di dalamnya terdapat program unggulan antara lain adalah SIRUP ( Program Insentif Guru PAUD, TK, SD, SMP). Madrasah, di dalamnya termasuk Raudhatul Athfal diharapkan ikut serta menjadi sasaran program SIRUP tersebut.

Dijelaskan, saat ini ada 2.624 orang guru yang berstatus Guru Non PNS yang mengajar di RA dan Madrasah (MI, MTs, MA), atau ada 1,606 orang guru dengan status Guru Non PNS dan belum menerima tunjangan sertifikasi, mereka berpenghasilan jauh di bawah UMR, mereka penting menjadi sasaran penerima program SIRUP ini.

Ketiga, penambahan anggaran  hibah bantuan sarpras  Raudhatul Athfal dan Madrasah. Di Kebumen terdapat 336 madrasah sebagai bagian dari lembaga pendidikan di daerah yang turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Merujuk pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sebagaimana juga diatur dalam Pasal 31 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Maka Pemerintah daerah dirasa penting terus meningkatkan kuota dukungan bantuan lebih banyak, mengingat sebagian besar madrasah dikelola oleh masyarakat.

Disebutkan, dari 336 madrasah yang ada di Kebumen, 16 di antaranya berstatus negeri, sedangkan 320 lainnya berstatus swasta yang dikelola oleh masyarakat.

Keempat adalah permohonan dukungan bantuan biaya pengiriman delegasi peserta Muktamar PGMI Tahun 2021 di Makasar.

Pada kesempatan itu  Bupati H. Arif Sugiyanto didampingi Wakil Bupati Hj. Ristawati, Kadinas Pendidikan dan Kebudayaan H. Amirudin, dan Kabag Kesra H. Wahib Tamam, mengapresiasi dukungan yang telah dilakukan oleh anggota PGMI. Bupati menegaskan kembali komitmennya bahwa aktivitas pembangunan di Kabupaten Kebumen diarahkan pada terwujudnya peningkatan kesejahteraan (quality of life) masyarakat Kebumen dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu manusia ditempatkan   sebagai fokus pembangunan, baik dari sisi peningkatan kesejahteraan maupun dari peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Sumberdaya manusia tidak saja dipandang sebagai objek pembangunan, namun menempatkannya dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan, PGMI berada pada peran-peran tersebut. Bupati akan merangkai, merangkul, dan berterima kasih kepada semua elemen warga, termasuk PGMI.

Bupati secara rinci mengurai satu persatu usulan program dari DPD PGMI Kabupaten Kebumen. Pertama, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Dijlelaskan oleh Bupati bahwa saat ini pemerintah daerah belum mampu memprogramkan adanya BOSDA.

Kedua, Bupati akan memperjuangkan Program  SIRUP ( Program Insentif Guru PAUD, TK, SD, SMP) akan menyasar juga pada guru-guru di lingkungan madrasah pada tahun anggaran 2022, seraya berpesan agar PGMI senantiasa membangun komunikasi intensif agar cita-cita Bupati ini tidak terlupakan dan menjadi janji palsu, guraunya. 

Ketiga, penambahan anggaran  hibah bantuan sarpras  Raudhatul Athfal dan Madrasah juga akan diupayakan ditambahkan kuotanya, dari 6 madrasah pada tahun 2021 akan meningkat pada tahun 2023. Bupati juga menjelaskan, masa pandemi ini harus benar-benar mengencangkan ikat pinggang. Hingga tahun 2022 dipastikan tidak ada bantuan sarpras. Fokus APBD 2022 adalah kesehatan warga, keselamatan warga, dan penyelesaian tenaga kerja, termasuk juga penerimaan PPPK.

Terhadap permohonan dukungan bantuan biaya pengiriman delegasi peserta Muktamar PGMI Tahun 2021 di Makasar, Wakil Bupati, Ibu Rista menyarankan agar DPD PGMI mengirimkan proposal kegiatan.

Sementara itu, H. Siswanto, selaku perintis berdirinya PGMI di Kebumen turut mendampingi audiensi dengan Bupati   turut memberikan masukan agar peserta didik dari madrasah dapat turut berkompetisi dalam kegiatan Kompetisi Sains Nasional. Amirudin, Kepala Dinas Pendidkan berjanji akan kembali membuka pintu tersebut dan  membangun komunikasi dengan berbagai pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.(mh/fz).