Semarang (Buddha) – Demi meningkatkan kualitas kehumasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyebaran informasi dan publikasi instansi kementerian agama, Suhersi selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian agama Provinsi Jawa Tengah memberikan pengarahan tentang penguatan tenaga kehumasan sebagai agen Publikasi.
Dalam menyampaikan arahannya, di sela-sela kegiatan Workshop Jurnalistik Kehumasan di hotel Grasia (03/03) yang diikuti oleh seluruh pegawai kehumasan kantor Kementerian agama Kab/ Kota seluruh Jawa Tengah.
Suhersi menyatakan bahwa peran kehumasan salah satunya adalah membangun image lembaga, sehingga baik-buruknya suatu lembaga dapat dilihat dari kinerja fungsi kehumasan pada lembaga tersebut.
“Penguatan kehumasan adalah usaha dan upaya untuk membangun, mempertahankan citra (image) di masyarakat tentang organisasi atau lembaga,” kata Suhersi.
Lebih lanjut dia menenkankan bahwa baik dan buruk sebuah organisasi kemasyarakatan sangat ditentukan oleh pengelolaan informasi yang sangat dibutuhkan oleh publik.
“Anggapan bidang kehumasan sebagai pihak yang sebelumnya kurang diperhatikan, justru pada saat sekarang ini kehumasan menjadi bagian terdepan dalam menopang kemajuan sebuah organisasi dengan pengelolaan informasinya,” lanjutnya.
Dalam membangun bangsa dan negara yang heterogen berbagai masalah dimasyarakat semakin beragam, suhersi menyampaikan bahwa “kementerian agama merupakan salah satu kementerian yang paling strategis dalam menjaga keutuhan Negara”.
Karena kementerian agama memiliki peran dominan dalam mengawal kebijakan strategis yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama dan menjaga kerangka kebhinekaan di Indonesia, karena alasan ini maka kementerian agama tidak termasuk dalam otonomi daerah sehingga peran dan kinerjanya langsung ditangani melalui kebijakan pemerintah pusat.
Mengingat peran strategis Kementerian Agama ini, meningkatkan peran dan kinerja dari pranata kehumasan menjadi bagian yang sangat berperan dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam menjaga persatuan dimasyarakat, melalui penyampaian informasi maupun kebijakan yang terkait dengan permasalahan agama dan kerukunan secara proporsional dan seusai aturan hukum yang ada. (Sis).
