Salatiga (Humas) — Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan kualitas penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Upaya ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan akuntabilitas, transparansi, serta pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, fungsi, dan penggunaan anggaran di setiap satuan kerja (Satker) maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Hal tersebut disampaikan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi SIPKA dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan yang diselenggarakan di Salatiga pada 14–15 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, Perencana Ahli Muda Biro Ortala, Jamaluddin, menekankan pentingnya penyusunan laporan kinerja yang terukur dan dilakukan secara berkala.
“Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan memberikan informasi capaian kinerja secara berkala kepada pemberi mandat. Selain itu, dokumen ini menjadi dasar evaluasi untuk memberikan usulan perbaikan berkesinambungan demi meningkatkan kinerja Satker atau UPT ke depan,” jelas Jamaluddin.
Pada kesempatan itu juga dipaparkan progres pelaporan kinerja Tahun 2025 berdasarkan data per 13 Juli 2026. Dari total 36 instansi vertikal Kementerian Agama di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri atas 1 Kanwil Kemenag Provinsi dan 35 Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, seluruhnya atau 100 persen telah menyampaikan Laporan Kinerja Tahun 2025 melalui Aplikasi SIPKA.
Dari 18 satuan kerja yang telah melalui tahap verifikasi nilai, hasilnya menunjukkan tren positif. Sebanyak dua satuan kerja berhasil meraih nilai A (Memuaskan), yaitu Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Semarang.
Melalui penyusunan Laporan Kinerja yang disiplin dan berkualitas, setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama diharapkan mampu mengidentifikasi kendala operasional sejak dini, menyusun langkah perbaikan secara berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan publik yang akuntabel, efektif, dan berdampak.
