Klaten, Untuk menanggulangi pengaruh globalisasi dan cepatnya informasi serta regulasi pemerintah di setiap lembaga Kementerian saat ini sudah mengedepankan teknologi informasi sebagai jargon efektifitas pelayanan. Termasuk cara on-line sebagai tulang punggung percepatan penyampaian informasi sebagai system pelayanan ke antar lembaga dan masyarakat.
Dan untuk mencapai system pelayanan yang baik dalam birokrasi, terutama pelayanan fungsi agama baik bidang pendidikan, penguatan beragama dalam masyarakat sebaiknya harus selalu melakukan sosialisasi, koordinasi, konsultasi sebagai sikap arif dan bijak yang harus dilakukan oleh lembaga pemerintah.
Sebagai motivasi kinerja tersebut, maka Penyelenggara Bimas Hindu Kementerian Agama Klaten, (14/12) melaksanakan kegiatan bimbingan, pembinaan dan pelayanan keagamaam Hindu dalam acara rapat koordinasi yang dihadiri oleh pengawas pendidikan, guru, penyuluh agama Hindu PNS dan Non PNS, dan acara bertempat di Gedung PHDI Kabupaten Klaten.
Penyelenggara Bimas Hindu Kementerian Kabupaten Klaten Suyamto, menerangkan dan sekaligus menjelaskan bahwa saat ini dari berbagai kebijakan Kementerian Agama RI di setiap eselon mayoritas sudah melalui Aplikasi dalam system apapun, jelas Suyamto.
Yang lebih penting lagi, kata Suyamto, “untuk guru agama Hindu saat ini harus mampu dan bisa mengisi aplikasi simpatika, karena aplikasi ini untuk mengaktifkan kembali NUPTK, NRG dan PTK bagi guru”. Ia juga menambahkan walaupun sudah dikeluarkan surat edaran sekjen untuk dapat mencairkan tunjangan dengan cara manual boleh, tetapi semua guru Hindu sebaiknya tetap mengisi aplikasi simpatika, sebab ke tiga komponen meliputi NUPTK, NRG dan PTK bisa aktif harus mengisi aplikasi, imbuhnya.
Kemudian Suyamto menegaskan, bagi semua guru agama Hindu diharapkan berkomunikasi dengan admin simpatika supaya data keaktifan dapat terus berlanjut, dan menjaga keaktifan data guru secara otomastis akan memudahkan dalam menyusun laporan guna pencairan sertifikasi masing-masing guru, tegas Suyamto kepada guru Hindu.
Sedangkan bagi penyuluh kata Suyamto; “hendaknya juga melakukan pekerjaan yang sama dan Ia meminta penyuluh harus selalu kreatif memahami kepentingan media sosial untuk percepatan informasi dalam kegiatan sehari-hari”.
Dan yang terpenting lagi, kegiatan penyuluhan harus mempunyai jadwal, perencanaan objek lokasi, pemetaan objek penyuluhan, sebab itu semua akan memudahkan dalam melakukan pelaporan, evaluasi, apalagi kondisi saat ini sudah menjelang akhir tahun maka sebaiknya penyuluh PNS dan Non-PNS harus sudah mempersiapkan segala kebutuhan yang telah dipersyaratkan selama ini, tutur Suyamto.
Harapan Suyamto, mengapa demikian semua kita lakukan, jelas Suyamto; dengan melalui kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi simpatika dan tidak lupa penyuluh diharapakan dapat membangun kesepahaman dan penyamaan persepsi antara penyelenggara, Pengawas, Guru, Penyuluh Agama Hindu PNS dan Non PNS dan sebagai usaha tanggungjawab dalam menjaga perbaikan administrasi dilingkungan semua penyelenggara Hindu di Jateng, pungkas Suyamto dalam acara Rakor.(ali/wh).
