Boyolali – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali kembali menggelar sosialisasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI). Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Aula MIN 1 Boyolali dan dihadiri Kepala MIN, bendahara, pembantu pelaksana bendahara, dan humas dari dua belas MIN se-Kabupaten Boyolali, Kamis (06/01).
Kepala seksi Pendidikan Madrasah selaku ketua tim PMPZI, H. Sauman, sebagai narasumber yang memberikan arahan pada sosialisasi ini menegaskan bahwa PMPZI adalah tanggung jawab seluruh satuan kerja di wilayah Kemenag Kab. Boyolali.
“Tidak hanya dikantor, tetapi zona integritas juga harus sampai pada tingkat madrasah, dalam hal ini madrasah ibtidaiyah negeri selaku satker dibawah Kankemenag Boyolali,” kata Sauman
Untuk mencapai kelulusan pada PMPZI dibutuhkan peningkatan kualitas dan kerjasama dari para pegawai baik ASN maupun non ASN. Salah satu bentuk semangat yang dilakukan untuk mendukung diraihnya Zona Integritas Kankemenag Boyolali adalah dengan memakai pin “no korupsi”, wujud penolakan dari seluruh pegawai atas budaya korupsi dan gratifikasi. Sauman kembali menekankan bahwa pin tersebut wajib dipakai setiap hari oleh seluruh pegawai untuk melengkapi emblem lain yang dimiliki.
“Sebagai bentuk keseriusan kita dalam membangun zona integritas adalah dengan memakai pin no korupsi seperti yang bapak kepala kantor dan saya kenakan ini, ini juga wajib dipakai oleh ASN kantor kementeian agama kabupaten boyolali setiap hari,”lanjutnya.
Sauman mengingatkan kepada pengelola anggaran pada MIN untuk berhati hati dalam pengelolaan anggaran. Salah satu indicator pada penilaian mandiri zona integritas adalah penggunaan anggaran yang transparan dan akuntable.
“Untuk mendapatkan penilaian yang baik dalam PMPZI hendaknya semua kegiatan di MIN yang berkaitan denan anggaran harus dikelola dan terserap sesuai target dan akuntabel. Kankemenag siap mensupport segala kegiatan di madrasah yang mendukung kesuksesan Zona Integritas,” ujar.
Sauman juga menambahkan pentingnya peran sie humas madrasah menginformasikan kegiatan-kegiatan di madrasah masing-masing agar pihak terkait dan masyarakat luas bisa melihat transparansi dan keaktifan dari madrasah tersebut.(SH/Zoelva/Jaim/rf)
