Purbalingga – Dahulu Kementerian Agama dianggap sebagai kementerian yang tidak bersih dan kurang tertata. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Karsono dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Telaah DIPA Tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan KMA No. 741 Tahun 2020 di Rumah Makan Waroeng Djoglo Purbalingga, Kamis (7/1/2021).
Pada rapat yang dihadiri seluruh pengelola keuangan Satker Kankemenag Purbalingga tersebut Karsono mengajak segenap jajarannya untuk meningkatkan kinerja melalui peningkatan mutu pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing bagian.
“Pelayanan harus semakin baik. Ghirah Menteri Agama kita yang baru mari kita ikuti untuk melahirkan semangat baru di Kementerian Agama kita. Marilah kita tampilkan Kementerian Agama di era sekarang adalah Kementerian Agama yang bersih dan rapi,” ajaknya.
Karsono berharap seluruh Seksi dan Penyelenggara memiliki aplikasi layanan untuk mendukung birokrasi kantor yang lebih baik.
“Untuk mendukung birokrasi yang lebih baik, diharapkan semua seksi memiliki aplikasi layanan. Seperti aplikasi pelayanan pengajuan Ijin Operasional Pondok Pesantren, aplikasi Pendaftaran Haji, dan lain-lain. Jika kita tidak mampu, bekerja samalah dengan rekan yang mampu,” pintanya.
Terkait penarikan dana Karsono meminta semua pengelola keuangan berpedoman pada Rencana Penarikan Dana (RPD) DIPA Tahun Anggaran 2021 yang telah dibuat.
“Baik diminta atau tidak, jika dapat diproses lebih awal maka segera saja pencairan dana dilaksanakan,” tandasnya.
Apalagi menurutnya, situasi negara dengan pandemi Covid-19 yang semakin tidak menentu ini, memungkinkan terjadinya relokasi anggaran sehingga dana tidak bisa dicairkan.
“Begitupun Anggaran Covid-19, jangan sampai jadi pethetan. Maksudnya, anggaran hanya dimiliki dan dilihat saja tetapi tidak dimanfaatkan. Maka segeralah manfaatkan untuk alokasi ketahanan imunitas demi kesehatan karyawan dan karyawati kita,” ungkapnya.
Dihadapan 25 peserta rakor yang terdiri dari Kasubbag TU, para Kasi dan Penyelenggara, Perencana, Bendahara, PPK, Pengelola Anggaran, dan para Kepala MIN, Karsono juga menegaskan bahwa Zona Integritas di Kankemenag Purbalingga harus diwujudkan secara nyata.
“Kita harus men-tashbihkan diri baik dalam hati, perkataan dan perbuatan kita dalam ber-ZI. Namun begitu, kita juga butuh pengakuan dari negara, masyarakat dan institusi kita,” ujarnya. (sri_sar/rf).
