Boyolali – Kementerian Agama Kabupaten Boyolali melalui seksi Bimas Islam menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) Kelembagaan KUA pada Rabu (10/11) bertempat di Kedai Padmo Mojosongo. Kegiatan tersebut dihadiri seluruh kepala KUA dan penghulu se- kabupaten Boyolali dengan menghadirkan Kepala Kantor H. Hanif Hanani dan Kepala seksi Bimas Islam H. Tukirin sebagai pemateri.
Kepada Pranata Humas, Tukirin menjelaskan, kegiatan FGD ini merupakan forum diskusi yang membahas beberapa issu issu tentang layanan, tugas dan fungsi KUA bagi masyarakat. Salah satu issu yang akan diangkat, lanjut Tukirin adalah fenomena “Nikah Siri”.
“FGD ini merupakan forum diskusi pertama yang akan membahas issu strategis yang akan menjadi thema pada FGD berikutnya. Pada DIPA Bimas Islam FGD ini akan dilaksanakan 4 kali, dan pada FGD berikutnya akan kita hadirkan narasumber yang berkompeten dalam pengambilan kebijakan tentang fenomena nikah siri,” jelas Tukirin.
Kepala Kantor Kemenag Kab. Boyolali, H. Hanif Hanani dalam sambutannya menyampaikan Pernikahan yang tidak tercatat atau nikah siri membawa 4 implikasi, pertama Menjadi Fenomena ketidak stabilan keluarga sebagai satu kesatuan Lembaga sosial terkecil. Kedua Dampak sosial di lingkungan masyarakat. Ketiga Kestabilan Dan Kemapanan keluarga dan Keempat Hukum Waris/Ahli waris.
“Nikah siri adalah sebuah fenomena baru di Indonesia merupakan buntut dari kebijakan ttg nikah siri bisa dicatatkan di KK, namun jika dikaji lebih mendalam, implikasi dari nikah siri berdampak kurang baik terhadap pasangan,” tegas Hanif.
Hanif berharap KUA mampu menjembatani ini dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, akan dampak yang kurang baik terhadap pasangan suami istri sendiri, terhadap lingkungan dan keturunan.
“Saya berharap nantinya KUA baik itu melalui penghulu ataupun penyuluh dapat mensosialiasikan dampak buruk nikah siri kepada masyarakat, sehingga pernikahan yang berlangsung di boyolali ini semuanya tercatat,” pungkasnya. (Zoelva/Jaim/rf)
