DPR RI Apresiasi Peningkatan Layanan kepada Jemaah Haji di Tanah Suci

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email
Print

Makkah — Anggota DPR RI mengapresiasi peningkatan layanan kepada jemaah haji di tanah suci. Hal itu disampaikan oleh Abdul Wahid  dari Fraksi Gerindra, Ketua rombongan DPR RI yang mengadakan kunjungan kerja di tanah suci.

 Kunjungan kerja pada Selasa (28/6/2022) tersebut untuk melihat secara langsung pelayanan pemerintah Republik Indonesia kepada jamaah haji Indonesia. Dalam kunjungannya, Abdul Wahid ditemani dengan 13 anggota DPR RI lainnya serta sekjen DPR mengadakan tatap muka langsung kepada seluruh petugas kloter dan paramedis di sektor 4 serta sektor-sektor lainnya. Pembinaan diadakan gedung Tower 2 Hotel Al kiswah lantai PR ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Kementerian Agama RI.  Yaitu sekjen Kemenag, staf khusus dan beberapa Kakanwil Kemenag.

Abdul Wahid mengapresiasi peningkatan layanan yang meliputi penambahan jatah makan dari dua kali menjadi tiga kali per hari, peningkatan layanan kesehatan di Armuzna maupun kesiapan para petugas baik PPIH Arab Saudi maupun petugas kloter.

Abdul Wahid bersama dengan rombongan DPR lainnya sempat mendengarkan paparan pelayanan jamaah haji dari sekjen Kementerian Agama profesor Doktor Nizar Ali. Nizar menjelaskan bahwa telah dilakukan beberapa inovasi dalam pelayanan musim Haji pasca pandemi saat ini. Mulai dari jatah makan yang menjadi tiga kali sehari penambahan jumlah toilet di mina serta penambahan kelengkapan berupa blower AC di tenda Arafah.

“Insya Allah saya yakin jamaah haji sekarang akan merasa lebih nyaman baik ketika wukuf di Arafah maupun ketika menginap di mina,” ujar Nizar Ali.

Selain itu Nizar Ali juga memberi arahan kepada petugas kloter terutama ketua kloter untuk memberikan ketegasan terhadap KBIHU yang sering-sering menghancurkan jamaahnya untuk melaksanakan umroh sunnah.

“Tolong ketua kloter harus berani menegur KBIH yang menganjurkan jamaahnya sering-sering umroh sunnah, karena puncak Haji belum terlaksana. Jamaah haji sekarang ini yang penting adalah menjaga kesehatan agar bisa melaksanakan rangkaian ibadah Armuzna,” tegas Nizar Ali.

Menurut Nizar Ali, umroh sunnah bisa menjadi haram jika sampai menyebabkan gagalnya wukuf di Arafah jamaah haji. Selain itu Nizar Ali juga mengingatkan tentang tarwiyah. “Amalan tarwiyah memang sunnah tetapi jangan sampai sunah tersebut mengakibatkan gagalnya wukuf, untuk itu Kementerian Agama republik Indonesia tidak menganjurkan pelaksanaan tarwiyah,” ujar Nizar Ali.

Banyak hal yang menjadi pertimbangan Kemenag tidak menghancurkan jamaah melaksanakan kegiatan tarwiyah. Salah satunya adalah kondisi kesehatan jamaah. Untuk itu dokter kloter harus melakukan screening kepada jamaah yang akan melaksanakan tarwiyah. Jika kondisi tidak memungkinkan maka dokter berhak melarang jamaah tersebut ikut tarwiyah. Permasalahan transportasi juga menjadikan pertimbangan tersendiri bagi Kemenag untuk melarang kegiatan tarwiyah.

“Pernah terjadi beberapa tahun lalu sebuah biro haji khusus gagal memberangkatkan jamaahnya dari Mina ke Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah karena macetnya lalu lintas. Akibatnya biro perjalanan tersebut harus memberangkatkan Haji kembali seluruh jamaah dalam rombongannya tahun berikutnya. Ini mengakibatkan biro perjalanan haji tersebut bangkrut,” ujar Nizar Ali.

Hal-hal inilah yang menjadi pertimbangan Kemenag untuk tidak menganjurkan tarwiyah. “Kami tidak melarang tarwiyah tapi kami tidak menganjurkan tarwiyah,” tambah Nizar Ali.

Saat ini memang pihak tertentu mantap gencar mempromosikan tarwiyah melalui para ketua kloter. Jika jamaah akan melaksanakan tarwiyah, maka jamaah harus membuat surat pernyataan untuk menanggung sendiri segala resiko yang akan dihadapi selama tarwiyah.

Petugas kloter juga tidak dianjurkan untuk mengiringi jamaah yang melaksanakan kegiatan tarwiyah. Jadi tarwiyah ini adalah murni tanggung jawab maktab karena memang jamaah haji harus membayar sejumlah uang kepada maktab. Maktap kemudian akan menyediakan transportasi ke Armina beserta konsumsinya.

Untuk mencairkan suasana dalam kesempatan dengar pendapat dengan para petugas haji, anggota DPR RI juga menyelidiki kegiatan tersebut dengan memberikan kuis. Tentu saja bagi para pemenang mendapatkan hadiah berupa uang 100 real. Kuis tersebut dipimpin oleh anggota DPR RI dari Fraksi PKB Maman imanul Haq.

Makkah, 28 Juni 2022

KOntributor : Ahmad Fahimi

Editor : Shofatus Shodiqoh/Surifah