Kabupaten Tegal (Humas) — Rangkaian kegiatan peninjauan lokasi terdampak bencana di kawasan wisata pemandian air panas Guci ditutup dengan rapat koordinasi (rakor) dan paparan terkait sejumlah titik terdampak serta rencana upaya penanggulangan. Rakor digelar di Rumah Dinas Bupati Tegal, Senin (16/2/2026).
Rakor tersebut dihadiri oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Menteri Agama KH. Romo R. Muhammad Syafi’i, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Saiful Mujab, perwakilan Kementerian Pariwisata, BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, unsur kelurahan, serta Anggota DPR RI.
Wakil Menteri Agama menyampaikan bahwa Kementerian Agama bergerak cepat melalui program Kemenag Peduli untuk membantu pesantren dan masyarakat terdampak.
“Kami di tahap awal ada Kemenag Peduli bersama. Dari Kantor Kemenag Tegal ada Rp20 juta, dari Kanwil ada Rp100 juta, Peduli Kemenag Pusat ada Rp250 juta, dari Direktorat Pondok Pesantren Rp100 juta. Selanjutnya proposal yang mereka ajukan kepada Kemenag itu akan ditindaklanjuti agar pesantren yang terdampak bisa kembali beroperasi,” ujar Wamenag.
Ia juga menambahkan bahwa telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum yang berkomitmen membantu pembangunan pondok pesantren di lokasi yang lebih aman. Menurutnya, pihak pesantren telah menyiapkan lahan baru seluas 5.000 meter persegi yang bebas dari potensi bencana, dan masih terdapat kebutuhan tambahan sekitar 2.500 meter persegi untuk mendukung rencana pembangunan.
“Jika itu sudah terealisasi, pembangunan yang akan disupport oleh Kementerian Agama dan Kementerian PU akan segera terlaksana sebagaimana mestinya,” lanjutnya.
Selain aspek pembangunan fisik, perhatian juga diberikan pada keberlangsungan kegiatan belajar mengajar para santri. Dalam situasi tanggap darurat, santri sementara diliburkan sambil menyiapkan skema pembelajaran alternatif agar proses pendidikan tetap berjalan meski dengan keterbatasan sarana dan prasarana.
Rakor tersebut menegaskan bahwa seluruh instansi bergerak bersama sesuai dengan porsi dan kewenangan masing-masing, namun tetap dalam koordinasi dan komunikasi yang terintegrasi. Sinergi lintas kementerian dan lembaga ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan, baik dari sisi infrastruktur, pendidikan, maupun pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
