BLORA – Menanggapi adanya rencana aksi demonstrasi atau orasi solidaritas muslim Rohingya di Candi Borobudur Magelang oleh beberapa ormas Islam tertentu pada Jumat (8/9/2017), Bupati Djoko Nugroho pun memberikan arahan untuk warga Blora untuk tidak ikut demo ke Magelang, namun cukup membantu secara nyata apa yang dibutuhkan masyarakat Rohingnya dan mendoakan.
Arahan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) di Kantor Kemenag Kab.Blora, Rabu (6/9/2017) kemarin. Dimana ia melarang warganya untuk mengikuti aksi di Candi Borobudur tersebut.
Alasannya, menurut Bupati Djoko Nugroho tragedi yang terjadi pada kaum Rohingya di Negara Bagian Rakhine Myanmar merupakan tragedi krisis kemanusiaan, sehingga jangan dikait-kaitkan dengan isu agama, apalagi sampai menggelar aksi yang bisa menimbulkan polemik antar agama yang mengganggu kerukunan sesama.
“Kita sepakat, bahwa apa yang terjadi pada saudara saudara Rohingya di Myanmar adalah krisis kemanusiaan. Tidak ada sangkut pautnya dengan konflik agama Budha dan Islam, sehingga saya minta seluruh warga Blora jangan mudah terprovokasi untuk mengikuti aksi aksi yang menyudutkan agama tertentu,” tegasnya.
Ia menyatakan keprihatinannya atas tragedi yang terjadi dan mengajak seluruh umat beragama di Kabupaten Blora untuk bersama-sama memberikan bantuan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan kaum Rohingya. Salah satunya dengan mendirikan posko bantuan dan menggelar acara doa bersama, bukan aksi demo.
Djoko Nugroho juga mendengarkan penyampaian pendapat perwakilan ormas dan agama dan mengapresiasi adanya kesepakatan untuk membantu masyarakat Rohingya melalui bantuan donasi dana maupun lainnya melalui masing masing kelompok dan agama kemudian dikirimkan bersama sama dengan mencari informasi yang valid sehingga donasi bisa tersalurkan dengan tepat sasaran.
Hal yang sama juga disampaikan Kapolres Blora AKBP Saptono SIK, MH. Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi pada kaum Rohingya merupakan krisis kemanusiaan akibat adanya masalah intern di negara tersebut, bukan masalah agama. Seluruh umat beragama di Blora diminta tidak terprovokasi untuk mengikuti aksi di Magelang yang rawan ditumpangi oleh kepentingan tertentu sehingga berpotensi digiring ke isu SARA.
“Demo di Candi Borobudur tidak diijinkan, karena ini merupakan situs cagar budaya dan dilarang oleh undang-undang nomer 9 tahun 1998. Tragedi krisis kemanusiaan di Myanmar tidak ada hubungannya dengan Candi Borobudur. Jadi kalau niatnya ingin membantu saudara kita Rohingya, lebih baik kita doakan di tempat ibadah masing-masing atau mengirimkan donasi bantuan kesana,” terangnya.
Pihaknya meyampaikan bahwa jangan sampai masalah yang terjadi di negara Myanmar menjadi pemicu konflik antar umat beragama di Indonesia apalagi di daerah Blora yang justru menimbulkan perpecahan agama yang sebenarnya tidak perlu terlibat masalah konflik langsung yang bisa menjadi sentimen keagamaan.
Sementara itu, perwakilan tokoh Budha Blora, Ngatno juga menyampaikan pernyataan sikap mengutuk keras aksi kekerasan dan pembunuhan di Rohingya dan mendoakan semoga segera terselesaikan.
Adapun Ketua PCNU Blora, Ainur Rofiq juga berharap masing masing pihak menahan diri sehingga tidak menambah nuansa panas di daerah yang selama ini terkenal damai, namun apabila akan memberikan bantuan donasi bisa dikoordinir dan dikirmkan secara bersama sebagai bukti kepedulian dan bisa meringankan beban masyarakat Rohingya yang membutuhkan tersebut. (Ima/bd)
