Jakarta (Humas) — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Saiful Mujab, menghadiri pelaksanaan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Auditorium H.M. Rasjidi, Kementerian Agama RI, Kamis (11/12/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Agama RI, Wakil Menteri Agama RI, Sekretaris Jenderal Kemenag, Irjen Kemenag RI, para Direktur Jenderal, pimpinan KPK, Ketua LPSK, serta seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama se-Indonesia.
Dalam sambutannya, Irjen Kemenag RI, Khairunas, menegaskan bahwa peringatan Hakordia tahun ini mengusung tema “Satukan Aksi Basmi Korupsi.” Ia menekankan komitmen agar tidak ada satu rupiah pun yang diselewengkan oleh ASN Kemenag. “Uang sejumlah berapa pun tidak boleh dikorupsi sepeser pun. Itu tekad kita bersama,” tegasnya.
Khairunas juga mengumumkan bahwa Kemenag menjadi satu-satunya kementerian yang menerapkan sistem GRC (Government, Risk, and Compliance), sebuah mekanisme pengelolaan risiko dan pengaduan masyarakat yang dirancang untuk memastikan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Ia melaporkan bahwa sepanjang 2025, terdapat lebih dari 1.300 pengaduan yang masuk ke Inspektorat Jenderal. “Pencegahan korupsi bukan tugas satu unit saja, tetapi kerja kolaboratif seluruh ASN Kemenag. Negara ini tidak hanya butuh orang cerdas, tetapi juga yang jujur. Tidak hanya butuh teknologi modern, tetapi hati yang bersih,” ujarnya.
Sementara itu, Pimpinan KPK RI, Fitroh Rohcahyanto, mengapresiasi peran aktif Kemenag dalam penguatan integritas nasional. Ia menyebut bahwa KPK untuk pertama kalinya menyelenggarakan Rakordia yang melibatkan masyarakat di DIY. Pada momentum tersebut, Kemenag meraih dua penghargaan nasional, yaitu kontribusi dalam penyusunan Buku Keagamaan Antikorupsi bersama KPK serta penghargaan untuk Forum PAKSI GTK Madrasah sebagai Terbaik Kedua Nasional. “Semua paham soal korupsi, tetapi kesadaran untuk tidak melakukan korupsi itu yang banyak orang belum paham. Mari bangun kesadaran bersama untuk antikorupsi,” pesannya.
Ketua LPSK, Brigjen Pol (Purn.) Achmadi, turut menyampaikan pentingnya perlindungan terhadap saksi pelaku, saksi pelapor, maupun korban yang kerap menghadapi risiko ancaman, kekerasan, atau intimidasi. “Perlindungan saksi dan korban adalah alat menjaga keseimbangan dalam upaya penegakan hukum,” ujarnya. Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan kerja sama antara Itjen Kemenag RI dan LPSK sebagai penguatan komitmen dalam perlindungan saksi dan korban.
Kehadiran Kakanwil Kemenag Jawa Tengah dalam peringatan Hakordia 2025 meneguhkan dukungan Kanwil Kemenag Jateng terhadap upaya nasional dalam membangun integritas, transparansi, dan budaya antikorupsi di seluruh satuan kerja Kementerian Agama. (hilman najib)
