Senin, 17 September 2012 –
Pendampingan Menuju Tata Kelola Keuangan yang Bebas Temuan

Semarang – Kegiatan pendampingan penyusunan laporan keuangan yang berlangsung di Hotel Patra Jasa Semarang mulai 16 s/d 19 September 2012 ini di hadiri oleh Bapak. H. Achmad Fauzan H, SH, M.Kom.I selaku Kepala Biro Keuangan & BMN Kementerian Agama RI dengan di dampingi oleh Kabag Perbendaharaan, Kabag Pengelolaan BMN & Kabag Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Agama RI. Hadir pula Kepala Kantor Wilayah Prov. Jawa Tengah Bapak Drs. H. Imam Haromain Asy’ari, M.Si serta Kepala Bagian Tata Usaha Bapak Drs. H. Suroso, M.Pd.I.Kegiatan pendampingan ini akan berlangsung selama empat hari dengan di hadiri oleh 151 satker pada jajaran kementerian agama Prov. Jawa Tengah. Dalam sambutannya Kakanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah mengucapan selamat datang kepada Kepala Biro Keuangan & BMN beserta para Kepala Bidang pada Biro Keuangan & BMN yang turut mendampingi di Provinsi Jawa Tengah, dimana Jawa Tengah adalah tempat yang aman, tenang dan nyaman. Beliau juga menyampaikan betapa pentingnya kegiatan pendampingan semacam ini diadakan, karena untuk memacu pelaporan keuangan menjadi lebih baik sehingga dapat diperoleh pelaporan keuangan dengan nilai WTP (wajar tanpa pengecualian) dan Jawa Tengah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan semua itu, sehingga perlu ditingkatkannya kinerja dalam menyusun laporan keuangan ini. Acara yang di buka oleh Kepala Biro Keuangan ini merupakan peran Biro Keuangan & BMN dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bebas temuan. Baru-baru ini Kementerian Agama mendapat penghargaan laporan keuangan dengan opini WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan) yang diterima oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Dalam sambutannya Kepala Biro menyampaikan beberapa temuan dalam pemeriksaan BPK RI pada 26 Provinsi pada TA 2011 yaitu : 1) Temuan yang tidak diangkat (diampuni), 2) Temuan-temuan yang diangkat tetapi tidak memberi pengaruh pada opini,3) Temuan-temuan yang diangkat dan mempengaruhi opini. Beliau menyampaikan bahwa untuk temuan pada point ketiga tidak ditemukan pada laporan keuangan Kementerian Agama TA 2011, maka BPK RI memberikan opini WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan). Dapat dijelaskan bahwa temuan-temuan BPK RI pada butir 2 tersebut terdapat 3 jenis pengelompokan yaitu asset BMN (antara lain terdapat selisih IP), salah penggunaan akun dan tidak tertib cara melakukan PNBP. Tiga kelompok inilah yang menyebabkan adanya tambahan DPP. Bapak H. Achmad Fauzan H, SH, M.Kom.I juga menyampaikan tujuan kegiatan pendampingan ini adalah Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan, Peningkatan Pengelolaan PNBP/BLU, Peningkatan Pengelolaan Perbendaharaan, Peningkatan Pengelolaan BMN serta Peningkatan Kualitas Pengelolaan Akuntansi dan Laporan Keuangan. Yang harus dilakukan pembinaan dalam pendampingan ini adalah :1. Penertiban adm. Pengelolaan Kas2. Penertiban adm. Pengelolaan Persediaan3. Penertiban adm. Pengelolaan PNBP/BLU4. Penertiban adm. Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial5. Penertiban adm. pengelolaan Belanja Modal6. Penertiban adm. Penggunaan Bagan Akun Standar7. Pengelolaan Barang Milik Negara termasuk IP8. Penyusunan Laporan Keuangan yang berkualitas9. Koordinasi dengan Instansi dan Unit Terkait10. Komitmen Kuasa Pengguna AnggaranBapak Kakanwil Kementerian Agama Prov. Jawa Tengah dan Kepala Biro Keuangan & BMN Kementerian RI berpesan kepada seluruh peserta untuk mengikuti kegiatan ini secara serius dan selalu meningkatkan kinerja pelaporan keuangan pada Kementerian Agama dengan sebaik mungkin sehingga kita semua dapat mempertahankan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan menghilangkan DPP (Dengan Paragraf Penjelasan). (Sarip-S3)

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.041192 detik
Diakses dari alamat : 103.7.12.72
Jumlah pengunjung: 1439649
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.