Kamis, 13 Desember 2012, 14:57 – Kankemenag
Dana BOS harus dikelola secara Transparan dan Akuntabel

Rembang(13/12) -Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus dikelola dan disalurkan secara disiplin, baik dalam hal administrasi, keuangan, dan waktu. Formula baru yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu melalui pemerintah provinsi harus dipelajari dengan benar agar penyaluran berjalan dengan lancar. Demikian ditegaskan oleh Bupati Rembang yang diwakili oleh Wakil Bupati Rembang, H. Abdul Hafidz ketika memberikan sambutan pembukaan dan pengarahan dalam acara ‘Pembinaan dan Sosialisasi Manajemen Administrasi BOS pada Kankemenag Kab. Rembang tahun 2012’ di Gedung Hemat, Jalan HOS Cokroaminoto, Rembang, Kamis (13/12).

Hadir pada acara tersebut Kepala Kankemenag Kab. Rembang, Drs. H. Subchi, M.Ag, Staf ahli Bupati Rembang Bidang Keuangan, H. Muthohir, Kabid PTK Dinas Pendidikan Kab. Rembang, Zaenal Muttaqien, M. Pd, Kasubbag TU Kankemenag Rembang, Drs. H. Mohammad Ali Anshory, Kasi Mapenda Kankemenag Kab. Rembang, Drs. Jasim, dan Kepala BRI Cabang Rembang yang diwakili oleh Devi Sanserita. Acara tersebut diikuti oleh 203 peserta yang terdiri dari Kepala Sekolah dan Bendahara MI, MTs, dan MA, baik negeri maupun swasta, serta pengawas PAI MI, MTs, dan MA se-kab. Rembang.

Wakil Bupati menegaskan, Pemkab Rembang sangat concern terhadap pendidikan di Kab. Rembang. Selain BOS, Pemkab Rembang juga menyediakan anggaran khusus untuk pendidikan, yaitu berupa sekolah gratis bagi peserta didik SD dan SMP yang tidak mampu. Sementara pada tahun 2013, pihaknya berencana memberikan bantuan bagi peserta didik yang ingin melanjutkan pendidikan tingkat atas (SMA sederajat). Program tersebut, lanjut beliau, akan diberikan mengingat presentase peserta didik SMP/sederajat yang melanjutkan ke SMA/sederajat masih di bawah 50 persen. Hal ini dipicu oleh mahalnya biaya pendidikan di SMA/sederajat. “Kami tidak ingin melihat mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi hanya karena mahalnya biaya pendidikan,” tandasnya.

Drs. H. Subchi, M.Ag menegaskan, dana BOS harus disalurkan secara akurat agar terhindar dari penyimpangan, dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. “Para Kepala Madrasah beserta perangkatnya kami harap bisa mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel. Dengan kecermatan pengelolaan dana BOS sesuai dengan pedoman tersebut, maka para peserta didik akan bisa memperoleh hak untuk belajar sesuai yang diamanatkan dalam UU no 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UUD 1945 pasal 34,” urainya. Drs. Jasim selaku Ketua Panitia mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketertiban pengelolaan dana BOS dan berbagi info atas permasalahan yang muncul. –(Shofatus Shodiqoh)

FAQ
Back to Top Halaman ini diproses dalam waktu : 0.052793 detik
Diakses dari alamat : 103.7.12.72
Jumlah pengunjung: 1743350
Lihat versi mobile
Best Viewed with Mozilla Firefox 1280X768
© Copyright 2013 Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama. All Rights Reserved.