Purworejo – Kementerian Agama RI menyelenggarakan berbagai jenis bantuan untuk pondok pesantren (ponpes) antara lain bantuan pendidikan lifeskill dan pengembangan ekonomi pesantren, bantuan operasional pesantren, bantuan pesantren di wilayah perbatasan negara, bantuan operasional madrasah diniyah, pembangunan asrama, rehabilitasi asrama, sanitasi dan kesehatan pesantren dan pembangunan ruang belajar pendidikan. Namun sangat disayangkan, ponpes di Purworejo kurang memberikan respon terhadap upaya baik dari pemerintah tersebut.
Untuk mendapatkan bantuan, pondok pesantren mengajukan proposal ke Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya akan diterbitkan rekomendasi sebagai salah satu syarat pokok. Kasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) Kankemenag Kabupaten Purworejo, Herman Susilo mengatakan bahwa sampai saat ini masih sedikit ponpes yang menyerahkan proposal untuk diterbitkan rekomendasi dari Kankemenag Kabupaten Purworejo. “Hingga akhir Agustus ini, baru belasan dari total seratusan ponpes yang ada di Kabupaten Purworejo yang telah memasukkan proposal. Padahal, waktu pengajuan bantuan telah dimulai sejak 23 Juli lalu dan akan ditutup 10 September mendatang,” tuturnya pada Kamis (26/8).
Masih menurut Herman, keengganan ponpes mengajukan proposal adalah tuntutan pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ) setelah bantuan tersebut nantinya diterima. “SPJ ini momok bagi ponpes, kesannya bikin repot,” terangnya. “Tahun lalu saja sebenarnya ada 107 ponpes di Purworejo yang mendapatkan bantuan, namun yang bersedia menerima hanya 85 ponpes, lainnya mundur. Akibatnya, banyak bantuan yang tidak dicairkan dan kembali ke pusat,” pungkasnya. (Sgy/bd)
